MALANG – Telah berlangsung Kuliah Tamu Prodi Administrasi Publik dengan tema “Peran pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia”, Jumat (1/07) di Gedung Olahraga UNITRI.
Dosen Program Studi Administrasi Publik sekaligus pengampu MK Kewarganegaraan, Roro Merry Chornelia Wulandari, S.Pd., M.AP menjelaskan, sehubungan dengan maraknya kasus kekerasan seksual berbasis gender serta dengan di tetapkannya RUTPKS yang mengatur tindak kekerasan seksual, kuliah tamu ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan isu-isu tersebut. Selain telah menjadi bagian dari mata kuliah kewarganegaraan, kehadiran kuliah tamu ini dapat menambah wawasan baru terkait peranan pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap korban kekerasan seksual.
“Di perkuliahan kewarganegaraan, ada materi yang temanya terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Nah kebetulan kasus yang marak belakangan ini yakni kekerasan seksual yang sangat bertentangan dengan HAM. Padahal kita mendapatkan HAM itu dari kita dalam kandungan. Karenanya, dengan adanya kuliah tamu ini, harapannya mahasiswa dapat lebih paham dengan isu seperti ini.”
Kuliah yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa pengampu MK Kewarganegaraan di Prodi Administrasi Publik ini, menghadirkan Dosen Fakultas Hukum UNMER, Riski Febria Nurita, SH., MH sebagai pemateri. Beliau menjelaskan, selama lebih dari 10 tahun Indonesia menunggu kehadiran Undang-undang tentang kekerasan Seksual. Pada April 2022 lalu, RUTPKS baru disahkan menjadi Undang-undang dan memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga menjabarkan peran pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap korban kekerasan seksual sehingga nantinya Indonesia akan terhindar dari kekerasan. (HUMAS)
Terimakasih atas informasinya